KONSOLIDASI DEMOKRASI BAWASLU KOTA SINGKAWANG BERSAMA PEMUDA MUSLIMIN INDONESIA DAN HMI

Singkawang - Bawaslu, Bawaslu Kota Singkawang melaksanakan kegiatan konsolidasi demokrasi bersama Pemuda Muslimin Indonesia dan HMI Kota Singakwang. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antar lembaga dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi, khususnya melalui penguatan pengawasan partisipatif di tengah masyarakat. 21/4/2026.

Dalam konsolidasi ini merucut pada Pembahasan mengenai revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada saat ini diarahkan dengan skala prioritas pada revisi Undang-Undang Pemilu. Kesepakatan tersebut telah dicapai di antara partai-partai politik, sehingga pembahasan Undang-Undang Pilkada untuk sementara belum menjadi fokus utama. Dalam prosesnya, Komisi II DPR RI tengah mengupayakan penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan pemilihan umum pada periode 2029–2033. Pembahasan ini ditargetkan dapat diselesaikan paling lambat pada bulan Desember 2026.

Selain itu, Isu mengenai pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali menjadi perbincangan. Skema ini dinilai memiliki keunggulan dari sisi efisiensi serta berpotensi menekan biaya politik yang selama ini cukup tinggi dalam pelaksanaan pilkada langsung. Namun demikian, muncul pertanyaan penting terkait penerimaan masyarakat terhadap mekanisme tersebut. Kekhawatiran lain adalah kemungkinan berkurangnya kedekatan antara kepala daerah dan masyarakat, karena tidak dipilih secara langsung oleh rakyat. Hingga saat ini, pemerintah belum membahas revisi Undang-Undang Pilkada, dan masih memfokuskan perhatian pada pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu.

Tanggapan kawan-kawan Pemuda Muslimin Indonesia Kota Singkawang dan Himpunan Mahasiswa Islam Kota Singkawang Jika Pilkada di Pilih Oleh DPRD setuju atau tidak: Kami tidak setuju dan menolak jika Pilkada di pilih oleh DPRD dikawatirkan dapat memicu terjadinya Konflik di tengah masyarakat. Selain itu, pada umumnya masyarakat masih menghendaki pelaksanaan pilkada secara langsung sebagai wujud nyata kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi.